Herman Deru Dampingi Menko Polkam Tinjau Karhutla Kertapati, Strategi Pemadaman Diminta seperti Pertempuran

PALEMBANG, SRIWIJAYATERKINI.CO – Penanganan kebakaran hutan dan lahan (Karhutla) di Sumatera Selatan diminta tidak lagi dilakukan dengan pola pengerahan kekuatan secara merata. Pemerintah diminta memusatkan personel dan peralatan di wilayah yang memiliki tingkat kerawanan serta potensi kebakaran paling tinggi.

Hal itu disampaikan Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Menko Polkam) RI Jenderal TNI (Purn.) Djamari Chaniago saat meninjau Posko Satuan Tugas (Satgas) Karhutla di Kantor Camat Kertapati, Palembang, Jumat (18/9/2026).

Dalam kunjungan tersebut, Djamari didampingi Kepala BNPB Letjen TNI Suharyanto, Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni, serta Gubernur Sumatera Selatan Herman Deru.

Rombongan kemudian bergerak meninjau lokasi Karhutla di Jalan Trajumas, Kelurahan Karya Jaya, Kecamatan Kertapati, untuk melihat secara langsung kondisi penanganan kebakaran di lapangan.

Djamari mengatakan, strategi menghadapi Karhutla harus disusun berdasarkan pemetaan wilayah yang berpotensi menjadi sumber api. Menurutnya, kekuatan yang tersedia akan lebih efektif apabila dikonsentrasikan pada titik yang membutuhkan penanganan besar.

“Jangan punya kekuatan besar itu dipukul rata, dibagikan. Kita lihat di mana kemungkinan akan muncul dan di mana yang harus mengadakan yang besar. Kekuatannya harus ditempatkan di situ,” ujarnya.

Ia bahkan meminta seluruh unsur yang terlibat mengubah pola pikir dalam menghadapi Karhutla. Operasi pemadaman, kata dia, harus dipandang sebagai sebuah pertempuran sehingga strategi pengerahan personel dan peralatan harus dilakukan secara terukur.

“Gunakan prinsip-prinsip pertempuran yang kita pahami. Ini sedang perang kita, karena itu segera berubah. Kalau mindset kita berubah, jangan masih seperti bagi-bagi saja, pasukan tersebar di mana-mana,” tegasnya.

Menurut Djamari, indikator keberhasilan penanganan Karhutla salah satunya dapat dilihat dari perbandingan antara api yang berhasil dipadamkan dengan titik api baru yang muncul.

Ia meminta luas wilayah yang berhasil dikendalikan harus lebih besar dibandingkan munculnya kebakaran baru. Pemetaan potensi titik api juga dinilai penting agar langkah antisipasi bisa dilakukan sebelum kebakaran meluas.

“Kalau api yang timbul dibandingkan dengan apa yang sudah kita padamkan, kita harus lebih besar memadamkannya dibandingkan yang timbul. Itu pun masih bisa dikendalikan. Kita bisa menghitung di mana kemungkinan api akan muncul lagi,” katanya.

Selain personel, Djamari menekankan agar seluruh peralatan pemadaman yang telah disiapkan benar-benar dimanfaatkan. Peralatan tersebut, menurutnya, harus digunakan untuk mendukung operasi di lapangan dan bukan hanya ditampilkan ketika apel kesiapsiagaan.

“Barang-barang yang bersih itu pada saat gelar kesiapan, sekarang tidak boleh ada barang yang masih bersih, tidak pernah berlumpur, tidak pernah kena air. Tidak perlu digunakan untuk sekadar dipamerkan,” ujarnya.

Ia juga menilai keberhasilan petugas memadamkan api secara cepat merupakan capaian yang patut diapresiasi. Dukungan dari jajaran pimpinan menjadi bagian penting agar personel yang berada di lapangan tetap memiliki semangat dalam menjalankan tugas.

“Alangkah bahagianya para petugas di lapangan mampu memadamkan api dengan cepat. Itu kebanggaan. Tugas kita sebagai pemimpin adalah memberikan kebanggaan kepada mereka,” katanya.

Dalam kesempatan itu, Djamari turut menyampaikan apresiasi Presiden Republik Indonesia terhadap upaya bersama dalam menangani Karhutla di Sumsel.

Selain pemadaman, ia meminta aspek penegakan hukum diperkuat. Kasus pembakaran hutan dan lahan yang memenuhi unsur pelanggaran harus segera diproses sesuai ketentuan hukum, termasuk apabila terjadi di kawasan korporasi.

“Jangan lagi istilah kebakarannya karena kelalaian. Jangan gunakan kata-kata kelalaian terjadi kebakaran ini. Apalagi yang berulang-ulang di tempat itu terus kelalaian. Tidak ada kelalaian, pelanggaran yang ada di situ. Segera ditertibkan masalah-masalah yang berkaitan dengan hukum ini,” tegasnya.

Herman Deru: Semua Unsur Harus Fokus

Sementara itu, Gubernur Sumsel Herman Deru mengatakan pemerintah daerah terus memperkuat upaya pencegahan dan pemadaman Karhutla. Kondisi kemarau panjang serta fenomena El Niño menjadi salah satu perhatian dalam meningkatkan kesiapsiagaan.

“Semua pihak harus fokus pada pencegahan, pemadaman, dan rehabilitasi,” kata Herman Deru.

Ia mengungkapkan, kebakaran dalam beberapa waktu terakhir juga muncul di sejumlah wilayah yang sebelumnya relatif jarang mengalami Karhutla, termasuk Palembang dan Banyuasin.

Kondisi Banyuasin menjadi perhatian tersendiri karena daerah tersebut memiliki kawasan gambut yang cukup luas dan sebagian telah dimanfaatkan sebagai lahan persawahan.

Menurut Herman Deru, munculnya titik api dapat dipengaruhi berbagai faktor, mulai dari aktivitas manusia, kondisi alam hingga arah angin. Karena itu, penanganan tidak dapat dilakukan oleh satu unsur saja, melainkan membutuhkan kerja terpadu.

Dukungan pemerintah pusat juga dinilai membantu memperkuat operasi di Sumsel, baik melalui BNPB, Manggala Agni, bantuan peralatan, pendanaan maupun tambahan personel.

TNI dan Polri turut mengerahkan kekuatan ke sejumlah lokasi Karhutla. Personel ditempatkan pada titik-titik yang membutuhkan penanganan sekaligus untuk menjaga efektivitas dan stamina petugas selama operasi.

Jajaran Brimob juga dilibatkan. Sementara dari sisi teknologi, Sumsel telah menggunakan water bombing untuk membantu pemadaman dari udara.

Herman Deru berharap dukungan teknologi tersebut dapat terus ditingkatkan sehingga kemampuan pemadaman melalui jalur udara semakin optimal.

Di sektor penegakan hukum, ia menyebut Polda Sumsel telah menangani puluhan tersangka dalam perkara Karhutla dan berkoordinasi dengan Kejaksaan untuk proses hukum selanjutnya.

“Untuk penegakan hukum sudah dilaporkan Polda, sudah 50 tersangka dan 43 diamankan, bekerja sama dengan kejaksaan,” jelasnya.

Asap Jadi Perhatian

Dampak asap akibat Karhutla terhadap kualitas udara dan kesehatan masyarakat juga menjadi perhatian pemerintah daerah, terutama di Kota Palembang.

Herman Deru menjelaskan kondisi geografis Palembang yang relatif rendah membuat asap berpotensi terperangkap, terutama pada malam hingga pagi hari.

Karena itu, antisipasi terhadap gangguan kesehatan, termasuk infeksi saluran pernapasan akut (ISPA), terus dilakukan. Pemantauan juga diperkuat selama 24 jam agar setiap kemunculan titik api dapat segera ditangani sebelum berkembang menjadi kebakaran yang lebih luas.

Selain unsur pemadam, pemerintah turut melibatkan Linmas, relawan, TNI dan Polri dalam memperkuat penanganan Karhutla.

Herman Deru berharap kunjungan Menko Polkam bersama jajaran pemerintah pusat tidak hanya memperkuat koordinasi, tetapi juga memberikan dorongan moril kepada para petugas yang selama berminggu-minggu berada di lapangan.

“Kami berharap dengan kehadiran Menko ada perhatian khusus sekaligus stimulan semangat bagi mereka. Mereka ini sudah sekitar 40 hari berada di lapangan,” pungkas Herman Deru.(YL)