Herman Deru Buka Suara soal Antrean BBM Bersubsidi di Sumsel

PALEMBANG, SRIWIJAYATERKINI.CO – Persoalan antrean panjang kendaraan di sejumlah SPBU akibat pengisian BBM bersubsidi menjadi perhatian serius Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan.

Gubernur Sumsel H. Herman Deru memimpin langsung rapat koordinasi untuk mencari solusi atas persoalan tersebut di Griya Agung, Palembang, Selasa (8/9/2026).

Dalam rapat itu, Herman Deru meminta seluruh pihak terkait membuka informasi secara transparan mengenai rantai penyediaan hingga distribusi BBM bersubsidi kepada masyarakat.

Menurutnya, keterbukaan diperlukan agar masyarakat mengetahui kondisi sebenarnya apabila terjadi kendala dalam proses penyaluran BBM.

“Saya ingin semua cluster, dari FAME sampai distribusi ke konsumen, seterbuka-terbukanya kepada masyarakat. Masyarakat harus tahu. Kalau ada kendala, kita atasi bersama,” tegas Herman Deru.

Ia menegaskan, pemerintah tidak hanya berkewajiban melakukan pengawasan terhadap proses pengelolaan BBM di lapangan. Lebih dari itu, pemerintah harus memastikan masyarakat tetap memperoleh pelayanan yang optimal.

Herman Deru juga meminta persoalan ketersediaan dan kuota BBM bersubsidi menjadi perhatian bersama. Menurutnya, kebutuhan masyarakat Sumsel harus disesuaikan dengan kuota yang ditetapkan oleh BPH Migas.

“Jangan sampai masyarakat membutuhkan, tetapi kuotanya tidak mencukupi. Ini yang harus kita perhatikan bersama,” ujarnya.

Dalam kesempatan yang sama, perwakilan Pertamina Patra Niaga Regional Sumbagsel Ayub Ritto menjelaskan kondisi yang turut memengaruhi distribusi Bio Solar.

Ia menyampaikan, sejak kebijakan pemanfaatan bahan bakar nabati diterapkan, sekitar 50 persen komponen yang digunakan dalam Bio Solar berasal dari sawit.

Dengan kondisi tersebut, kelancaran pasokan bahan baku sawit menjadi salah satu faktor yang dapat memengaruhi proses produksi dan distribusi Bio Solar.

Apabila terjadi gangguan pada stok maupun distribusi bahan baku di lapangan, penyaluran FAME menuju kilang juga dapat terdampak. Kondisi tersebut kemudian berpotensi berpengaruh terhadap ketersediaan BBM di tingkat masyarakat.

Persoalan inilah yang kemudian menjadi salah satu pembahasan dalam rapat koordinasi tersebut, sehingga diperlukan langkah bersama untuk memastikan rantai distribusi berjalan lancar.

Pemprov Sumsel berharap hasil rakor tidak berhenti pada pembahasan, tetapi menghasilkan langkah konkret dan terukur untuk mengurai antrean di SPBU.

Selain menjaga kelancaran distribusi, penyelesaian persoalan tersebut diharapkan dapat memberikan kepastian kepada masyarakat dalam memperoleh BBM bersubsidi secara tertib dan sesuai ketentuan.

Rakor tersebut turut dihadiri Sekretaris Daerah Provinsi Sumsel H. Edward Candra, Asisten I Setda Sumsel Apriyadi, serta sejumlah kepala OPD di lingkungan Pemprov Sumsel dan pejabat yang mewakili.(YL)