Wartawan Disebut LSM, Ketua IPHI Sumsel: Pernyataan Itu Bisa Cederai Kemerdekaan Pers
PALEMBANG, SRIWIJAYATERKINI.CO – Pernyataan yang diduga dilontarkan oleh seorang oknum jaksa dengan menyebut seorang juru warta sebagai “ngaku-ngaku wartawan, tapi kenyataannya LSM” menuai reaksi dari praktisi hukum di Sumatera Selatan.
Ketua DPD Ikatan Penyelenggara/Penasihat Hukum Indonesia (IPHI) Sumatera Selatan, Adv. Ir. Gregorius Gere, SE., SH., MH., menilai pernyataan tersebut tidak mencerminkan sikap profesional seorang penegak hukum dan berpotensi mencederai kemerdekaan pers.
Hal itu disampaikan Gregorius saat ditemui di kediamannya pada Sabtu, 22 Agustus 2026.
Menurut Gregorius, profesi wartawan dan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) merupakan dua entitas yang memiliki fungsi, regulasi, serta kode etik berbeda. Karena itu, ia menilai penyamaan kedua profesi tersebut secara tendensius dapat menimbulkan persepsi keliru terhadap kerja jurnalistik.
“Wartawan bekerja berdasarkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan terikat secara ketat oleh Kode Etik Jurnalistik (KEJ). Sedangkan LSM bergerak di bawah payung hukum organisasi masyarakat atau yayasan. Menyamaratakan profesi jurnalis dengan narasi yang keliru adalah tindakan yang tidak bijak dan dapat melukai insan pers,” tegas Gregorius.
Ia menambahkan, pers memiliki peran penting dalam sistem demokrasi, salah satunya menjalankan fungsi kontrol sosial terhadap berbagai lembaga dan penyelenggara negara, termasuk aparat penegak hukum (APH).
Menurutnya, apabila terdapat oknum yang mengaku sebagai wartawan tetapi diduga melakukan pelanggaran hukum, pemerasan, atau tindakan lain yang mencoreng profesi jurnalistik, persoalan tersebut seharusnya diselesaikan melalui mekanisme hukum maupun melalui Dewan Pers.
“Kalau ada oknum yang mengaku wartawan kemudian melakukan pelanggaran atau pemerasan, mekanismenya adalah dilaporkan sesuai koridor hukum atau melalui Dewan Pers. Jangan kemudian profesi wartawan secara keseluruhan yang dipukul rata,” ujarnya.
Gregorius juga menilai hubungan antara aparat penegak hukum dan wartawan seharusnya dibangun atas dasar saling menghormati tugas dan kewenangan masing-masing.
“Aparat penegak hukum dan wartawan adalah mitra kerja strategis dalam mewujudkan transparansi publik. Sangat disayangkan jika ada oknum jaksa yang mengeluarkan narasi yang terkesan mendiskreditkan profesi wartawan. Seharusnya masing-masing pihak saling menghormati fungsi dan kewenangannya,” kata advokat senior tersebut.
Ia berharap pimpinan institusi Kejaksaan dapat memberikan pembinaan internal kepada jajarannya agar tidak muncul lagi pernyataan kontroversial yang berpotensi mengganggu hubungan antara aparat penegak hukum dan insan pers.
“Kami dari DPD IPHI Sumsel mendorong insan pers untuk tetap bekerja secara profesional, mematuhi Kode Etik Jurnalistik, serta tidak gentar menyajikan informasi yang akurat dan berimbang demi kepentingan publik,” pungkas Gregorius.(YL)
