Sekda Sumsel Dorong OPD Perkuat Kualitas Kebijakan, IKK Jadi Bahan Evaluasi
PALEMBANG, SRIWIJAYATERKINI.CO – Sekda Sumsel Edwar Candra mendorong seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan untuk terus memperkuat kualitas kebijakan daerah. Pengukuran Indeks Kualitas Kebijakan (IKK) dinilai penting sebagai instrumen evaluasi untuk melihat kekuatan dan kekurangan dalam proses perumusan maupun pelaksanaan kebijakan.
Hal tersebut disampaikan Sekda Sumsel Edwar Candra saat menghadiri kegiatan Pengukuhan Indeks Kualitas Kebijakan (IKK) bagi Pemerintah Daerah yang digelar di Kantor Bappeda Provinsi Sumatera Selatan, Rabu (23/9/2026).
Menurut Edwar, hasil pengukuran IKK tidak semata-mata menjadi angka penilaian. Lebih dari itu, hasil tersebut dapat dimanfaatkan pemerintah daerah untuk mengetahui bagian-bagian yang masih membutuhkan perbaikan.
“Hasil IKK ini menjadi acuan untuk mengetahui kekurangan yang masih ada. Oleh karena itu, kami menekankan kepada seluruh Perangkat Daerah untuk segera mengunggah data nilai serta mengevaluasi penyebab kekurangan tersebut agar dapat diperbaiki bersama,” tegas Edwar.
Sekda Sumsel juga meminta setiap OPD lebih proaktif dalam menyiapkan data yang dibutuhkan dalam proses pengukuran kualitas kebijakan. Data yang lengkap dan valid menjadi salah satu faktor penting dalam menghasilkan evaluasi yang dapat dipertanggungjawabkan.
Edwar menekankan, penyusunan kebijakan tidak cukup hanya berdasarkan perencanaan. Setiap kebijakan juga perlu didukung proses implementasi, pemantauan dan evaluasi sehingga tujuan yang telah ditetapkan dapat diketahui pencapaiannya.
Keterlibatan seluruh OPD, lanjutnya, diperlukan untuk membangun proses kebijakan yang lebih terarah sekaligus mendukung terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik di Sumatera Selatan.
Sementara itu, Deputi Bidang Peningkatan Kualitas Kebijakan Administrasi Negara LAN RI, Dr. Agus Sudrajat, S.Sos., M.A., mengatakan kualitas kebijakan mempunyai peran penting dalam menentukan keberhasilan pembangunan daerah.
Menurut Agus, kebijakan yang berkualitas dapat membantu pemerintah menentukan program dan intervensi pembangunan berdasarkan tujuan yang lebih jelas dan terukur.
Ia mengapresiasi implementasi berbagai kebijakan di Sumatera Selatan yang telah berjalan. Namun, pengukuran secara terstruktur tetap diperlukan untuk mengetahui kualitas kebijakan berdasarkan indikator yang telah ditetapkan.
“Untuk mengukur indeks kualitas kebijakan secara optimal, kita membutuhkan koordinator yang solid, penentuan tiga objek kebijakan yang tepat, ketersediaan data yang valid, serta kolaborasi antar-OPD yang kuat,” jelas Agus.
Dalam kegiatan tersebut, LAN RI turut memberikan pemaparan mengenai sejumlah indikator dalam pengukuran Indeks Kualitas Kebijakan (IKK).
Pemahaman terhadap indikator tersebut diharapkan dapat membantu Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan bersama seluruh perangkat daerah dalam merumuskan tujuan kebijakan yang lebih presisi, terukur dan sesuai dengan kebutuhan pembangunan.
Pengukuran IKK juga menjadi bagian dari proses evaluasi agar kebijakan pemerintah daerah tidak berhenti pada tahap perumusan. Hasil evaluasi dapat digunakan sebagai bahan perbaikan dalam pelaksanaan kebijakan maupun penyusunan kebijakan berikutnya.
Dengan penguatan data, koordinasi dan kolaborasi antar-OPD, Sekda Sumsel berharap kualitas kebijakan daerah dapat terus ditingkatkan sehingga pelaksanaan program pemerintah semakin terarah dan manfaat pembangunan dapat dirasakan masyarakat.
Kegiatan Pengukuhan Indeks Kualitas Kebijakan tersebut turut dihadiri para kepala OPD di lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan.(YL)
